Redline Communication – Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini mengurangi belanja perjalanan dinas serta rapat dan acara di hotel. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan anggaran negara. Namun, dampaknya terhadap industri event dan perhotelan cukup besar.
Tingkat Hunian Hotel Menurun Drastis
Sejak kebijakan ini diberlakukan, tingkat okupansi hotel turun hingga 20 persen. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya paling terdampak. Menurut survei Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), hotel berbintang kehilangan banyak klien dari acara pemerintahan. Beberapa hotel bahkan mulai menutup fasilitas ballroom mereka karena minimnya pemesanan acara.
(Baca selengkapnya tentang dampak kebijakan ini di IHGMA)
Pembatalan Kegiatan MICE Massal
Efisiensi anggaran berdampak pada sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Di Sleman, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat 40 persen acara MICE dibatalkan. Banyak tenaga kerja harian di sektor ini mengalami ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan tersebut. Selain itu, berbagai perusahaan event organizer (EO) mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis. Banyak EO kecil dan menengah harus mencari cara baru agar tetap bisa bertahan.
(Temukan informasi terkait industri MICE di PHRI)
Efek Domino bagi Industri Kreatif
Bukan hanya hotel dan penyelenggara event yang terdampak. Vendor dekorasi, produksi panggung, penyewaan alat audiovisual, serta bisnis katering juga terkena imbasnya. Efisiensi anggaran memaksa mereka mencari peluang baru di luar sektor pemerintahan. Beberapa vendor bahkan mulai merambah ke sektor pernikahan dan acara korporat untuk menutup kerugian akibat berkurangnya event pemerintahan.
Apa Solusi bagi Pelaku Industri Event?
Pelaku industri event harus beradaptasi untuk bertahan. Mereka bisa mencari klien di sektor swasta, meningkatkan kreativitas dalam konsep acara, serta mengembangkan model event hybrid. Kolaborasi dengan brand atau perusahaan yang tetap membutuhkan event bisa menjadi solusi. Digitalisasi event juga dapat menjadi langkah strategis, di mana perusahaan event harus mulai mengadopsi konsep webinar atau virtual event untuk mengakomodasi kebutuhan klien dengan anggaran terbatas.
(Pelajari lebih lanjut tren digitalisasi event di Event Industry News)
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah bertujuan menghemat pengeluaran negara. Namun, apakah ini menjadi tantangan terbesar bagi industri event di Indonesia? Ataukah justru menjadi peluang untuk berinovasi?
Bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan ini memberikan dampak besar bagi bisnis event yang Anda jalankan? Bagikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar!